Anas Urbaningrum Bersaksi Pada Sidang Ke 6

Anas Urbaningrum Bersaksi Pada Sidang Ke 6 – Bekas Ketua Fraksi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dijadwalkan bersaksi pada sidang ke enam masalah sangkaan korupsi pengadaan e-KTP.

Sidang di gelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/4/2017).

Anas meyakinkan bakal memaparkan kenyataan-fakta yang ia kenali.

” Prinsipnya yaitu saya bakal menolong KPK untuk membedakan mana kenyataan, mana fiksi, mana narasi kosong serta mana info yang benar. Mana rekaan serta mana yang fitness, ” tutur Anas, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis.

Anas juga mempersiapkan beberapa dokumen sebagai bukti pernyataan yang bakal dikatakannya di persidangan.

Dalam dakwaan, dimaksud kalau Anas mrnerima 500. 000 dollar AS untuk kebutuhan Kongres Partai Demokrat di Bandung pada 2010.

Anas menyanggah pemberian itu.

Masalah duit untuk kongres, kata Anas, telah ada pembuktiannya dalam masalah korupsi proyek Hambalang.

” Masalah kongres kan ada sidangnya sendiri. Satu momen saat ada dua narasi, ” kata Anas.

Ia menyampaikan, penegak hukum dapat dengan terang membedakan mana info yang kenyataan, serta info yang karangan semata.

Anas meyakinkan, tidak ada aliran duit dari korupsi proyek e-KTP yang mengalir padanya.

” Daun jambu saja tak ada, terlebih aliran duit, ” kata Anas.

Anas juga mengakui tidak kenal dengan entrepreneur Andi Agustinus dengan kata lain Andi Narogong.

Walau sebenarnya, dalam dakwaan serta menurut kesaksian bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, Anas sering berjumpa Andi untuk mengulas proyek e-KTP.

Bahkan juga, Andi senantiasa melaporkan pada Anas masalah perincian pembagian duit pada anggota DPR RI.

” Saya kenal, miliki rekan namanya Andi juga. Tp bukanlah Andi Narogong, ” kata dia.

Banyak pihak yang dimaksud dalam dakwaan sudah terima dana hasil korupsi e-KTP th. 2011-2012.

DPR RI menyetujui aturan proyek e-KTP sesuai sama grand design 2010, yakni RP 5, 9 triliun.

Dari aturan itu, sebesar 51 % atau Rp 2, 662 triliun dipakai untuk berbelanja modal atau berbelanja riil pembiayaan proyek e-KTP.

Sedang 49 % atau sebesar Rp 2, 558 triliun dibagi-bagi ke beberapa pihak, termasuk juga anggota Komisi II DPR RI serta Tubuh Aturan DPR RI.

Dalam dakwaan, Anas dimaksud terima 11 % dari aturan itu atau Rp 574, 2 miliar.

Kemudian, Anas kembali memperoleh sisi dari pembagian duit dari Andi supaya Komisi II serta Tubuh Aturan DPR RI menyepakati aturan untuk proyek pengadaan serta aplikasi e-KTP.

Anas memperoleh 500. 000 dollar AS yang dipakai untuk cost akomodasi kongres Partai Demokrat di Bandung.

Pada Oktober 2010, Andi kembali berikan duit 3 juta dollar AS pada Anas. Pemberian duit selanjutnya pada Anas dikerjakan sekitaran Februari 2011 sebesar Rp 20 miliar.