DPR Tidak Setujui Anggaran Untuk Pemindahan Ibu Kota

DPR Tidak Setujui Anggaran Untuk Pemindahan Ibu Kota – Pemerintah serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini melaksanakan rapat kerja buat mengupas ide kerja serta aturan th. 2017 sesudah di setujui bahasan di Tubuh Aturan.

Dalam rapat itu, anggota Komisi XI Hendrawan Supratikno pernah bertanya ide pemerintah buat melaksanakan pindahan Ibu Kota.

Ia mempertanyakan perihal ide itu ditengah efisiensi yang penting dijalankan oleh pemerintah dalam anggarannya. Seperti di ketahui, Bappenas dalam pergantian anggarannya di th. 2017 memasukkan alokasi Rp 7 miliar buat kajian pindahan Ibu Kota.

” Saat ini efisiensi jadi bahasan, aturan pembangunan ibu kota apa sekedar hanya bahasan yg mengamankan kita dari satu bahasan atau apa, ” tukasnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Menyikapi hal semacam tersebut, Kepala Bappenas mengemukakan ide itu jadi sinyal seriusnya pemerintah mengupas wacana ini. Pasalnya studi dapat dijalankan dengan komperhensif jadi diperlukan alokasi pendanaan sebesar jumlah yg diperlukan.

” Wacana Ibu Kota pemerintah ini serius, oleh karena itu butuh kajian lebih dahulu. Sifatnya komprehensif, tdk parsial, ” kata Bambang.

Tapi kelihatannya aturan itu tidak jadi dialokasikan ke APBNP. Bambang mengemukakan, aturan itu tidak jadi dimasukkan dalam ide kerja serta aturan K/L th. 2017.

” Di Komisi XI kami kemukakan penambahan aturan Rp 26 miliar, dimana Rp 7 miliar salah satunya buat study berkenaan pindahan Ibu Kota. Namun kebetulan barangkali di Banggar serta Kemenkeu ini tdk masuk, jadi aturan terus sesuai sama dengan bahasan RKA-KL, ” papar Bambang.

Oleh karena itu, aturan Kementerian Bappenas yg pada awalnya Rp 1, 36 triliun alami pergantian sebesar Rp 1, 8 miliar yg terbagi dalam efisiensi serta PHLN, PHDN serta SBSN jadi jadi Rp 1, 35 triliun.

” Jumlah ini tdk termasuk juga dalam penambahan aturan Rp 7 miliar yg diusulkan diawalnya, ” tutup Wakil Ketua Komisi XI DPR Soepriyatno.