Maraknya Peredaran Narkoba di Indonesia

Maraknya Peredaran Narkoba di Indonesia – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) begitu prihatin dengan masih tetap ramainya peredaran narkoba di Indonesia. Survey Tubuh Narkotika Nasional (BNN) dengan Kampus Indonesia pada 2017 menyebutkan seputar 3,376 juta atau 1,71 % masyarakat Indonesia memakai narkoba.

Dari survey itu dijelaskan kerugian ekonomi karena narkoba sampai Rp 84,7 triliun. Seputar Rp 77,42 triliun terbuang untuk konsumsi narkoba, penyembuhan, serta cost proses hukum. Sesaat, Rp 7,27 triliun angka kerugian cost sosial, seperti anjloknya produktivitas, sakit, kematian awal, serta yang lain.

“Negara lewat rangkaian kebijaksanaannya selalu memberantas peredaran narkoba. Gembong narkoba yang diganjar hukuman juga tidak terhitung banyaknya, ditambah lagi yang masuk penjara. Akan tetapi, dampak kapok semacam itu tidak memberi reaksi apa-apa. Karena itu, butuh didorong penyadaran yang dikerjakan organisasi penduduk ke semua susunan masyarakat,” tutur Bamsoet dalam info tercatat, Senin (29/10/2018).

Hal itu dikatakannya waktu memberi sambutan dalam acara ulang tahun sekaligus juga pelantikan Pengurus Pusat Pergerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT), di Jakarta, Minggu (28/10/18).

Dianya meyakini seluruh pengurus DPP serta DPD GRANAT dapat berkelanjutan berusaha bersama dengan penduduk dalam memerangi narkoba, menjadi bentuk bakti pada Ibu Pertiwi dalam mengawasi serta selamatkan anak-anak bangsa.

“Akan tidak ada kesuksesan tiada perjuangan yang tidak kenal capek. Tidak akan ada perjuangan tiada kebersamaan. Organisasi penduduk seperti GRANAT yang sampai kini telah dapat dibuktikan konsistensinya, tidak bisa kendur dalam berjihad menantang narkoba,” tuturnya.

Bamsoet ikut memperingatkan besarnya lokasi serta populasi Indonesia sebagai ‘pasar gemuk’ buat beberapa sindikat narkoba internasional. Dari mulai Amerika, Nigeria, serta bahkan juga dari negara tetangga seperti Malaysia.

Dianya menyebuut DPR RI telah minta TNI serta Polri dan seluruh kementerian instansi berkaitan, seperti Ditjen Imigrasi serta Bea Cukai untuk waspada beberapa pintu masuk Indonesia. Terutamanya, pada pelabuhan-pelabuhan kecil di pulau paling depan Indonesia.

“Kejahatan narkoba telah masuk taraf transnasional organized crime. Tidak dapat kembali kita meremehkan serta pandang mata sebelah. Saat Agustus-Oktober 2018 saja, otoritas Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta sukses tangkap delapan orang yang ditenggarai sisi dari sindikat internasional. Berton-ton penyelundupan narkoba ikut sukses kita gagalkan. Akan tetapi perang pada narkoba belumlah cukuplah selesai sampai di sini,” katanya.

Bamsoet juga minta semua pihak siaga. Sindikat narkoba sekarang bukan sekedar mengincar komune pemadat, tapi ikut menguatkan cengkeramannya dengan menyelinap ke badan birokrasi negara.

Dengan demikian menurut dia urgensi dari aksi tegas pemerintah bukan semata-mata membuat perlindungan generasi muda dari intimidasi narkoba. Tapi, sebagai serangan balik pada sindikat narkoba yang coba bangun kemampuan serta memberikan pengaruhnya di badan birokrasi negara.

“Kesuksesan sindikat narkoba menyelinap ke badan birokrasi negara bukan rahasia kembali. Mulai dari Kepala Instansi Pemasyarakatan sampai beberapa sipir telah dikontrol sindikat itu. Beberapa anggota sindikat juga telah kuasai beberapa perguruan tinggi,” paparnya.

Dianya meneruskan, sebelum keadaannya makin bertambah jelek, negara mesti berani lakukan tindakan tegas pada produsen serta pengedar narkoba. Salah satunya aksi tegas itu yaitu dengan menyelesaikan mati beberapa terpidana masalah narkoba yang grasinya telah tidak diterima presiden.

“Menjadi instansi legislasi pembuat undang-undang, DPR RI telah memasukan tindak pidana peredaran narkoba menjadi kejahatan mengagumkan atau extra ordinary crime, sama dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia serta korupsi. DPR RI ikut selalu memberi dukungan agar biaya untuk penanggulangan narkoba dinaikkan sama dengan keperluannya,” pungkas Bamsoet.

Menjadi info, acara ini ikut di hadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kepala Tubuh Narkotika Nasional Komjen Pol Heru Winarko, Ketua Umum DPP GRANAT Henry Yosodiningrat, Ketua Dewan Pembina GRANAT Komjen Pol Purnawirawan Togar Sianipar, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Firman Soebagyo, serta bekas Gubernur DKI Jakarta sekaligus juga pengurus DPP serta DPD GRANAT se-Indonesia Sutiyoso.