Rancangan Oposisi Undang-Undang Dikatakan Oleh Senator Partai Oposisi PPP

Rancangan Oposisi Undang-Undang Dikatakan Oleh Senator Partai Oposisi PPP – Beberapa terakhir ini, senat atau majelis tinggi Pakistan melepaskan perancangan undang-undang (RUU) yg melarang pernikahan dibawah usia.

Tapi RUU itu terhambat di majelis rendah, terpenting dari fraksi-fraksi dari partai-partai islamis. Di majelis rendah, bahkan juga partai yg berkuasa menampik inspirasi itu.

RUU Penetapan Pernikahan Anak di Pakistan itu sedianya mengupayakan mengambil keputusan batas minimal untuk menikah pada umur 18 tahun.

Di majelis tinggi Pakistan, perancangan undang-undang itu dikatakan oleh senator partai oposisi Partai Rakyat Pakistan (PPP) , Sherry Rehman serta lolos seusai perbincangan dahsyat.

Tapi inspirasi yg di ajukan partai oposisi tidak dapat memperoleh cukuplah support di majelis rendah yg dikuasai partai Tehreek-eInsaf atau Pergerakan Pakistan untuk Keadilan, PTI, biarpun, di majelis rendah banyak anggotanya pun memberi dukungan RUU itu.

Senator Sherry Reham buka soal ini di Twitter dengan mengemukakan, minimnya konsensus terkait undang-undang perkawinan anak benar-benar disesalkan, sebab kenyataannya RUU ini bisa selamatkan serta menambah kehidupan banyak wanita yg jumlah hampir 1/2 dari populasi Pakistan.

Di majelis nasional Pakistan, RUU itu dapat dukungan Ramesh Kumar, anggota partai yg berkuasa tapi dari group minoritas Hindu. Ia mengucapkan penetapan umur pernikahan 18 tahun serta pernikahan dibawah usia selayaknya dilarang. Tapi, anggota partainya sendiri menentang RUU yg melarang pernikahan dibawah usia dengan mengatakannya ” tidak Islami ” .

Menteri masalah agama Pakistan, Noorul Haq Qadri menyebutkan keberatannya atau RUU itu serta mengemukakan jika RUU ini pertama kali harus dikirim ke tubuh ulama ” Dewan Ideologis Islam ” untuk dievaluasi apa undang-undang itu sama dengan nilai-nilai Islam.

Disamping itu, anggota parlemen PTI sekalian menteri hak asasi manusia Pakistan, Shireen Mazari pun memberi dukungan RUU itu serta menyebutkan undang-undang itu penting untuk perlindungan anak wanita.

” Tidak ada individu yg mempunyai otoritas tunggal dalam perihal agama, ” kata Mazari. Ia menunjuk pada fatwa Kampus Al-Azhar Mesir terkait pernikahan dibawah usia. ” Apabila Jamia tul Azhar sudah memberi fatwa menentang pernikahan anak, kenapa kita menganggap tidak Islami? ” tandas Mazari.

Seseorang aktivis sosial serta anggota komisi terkait status wanita di Kashmir yg dikendalikan Pakistan, Maria Iqbal Tarana mengemukakan terhadap DW jika pernikahan dibawah usia satu diantara soal penting di Pakistan yg sudah didesakkan oleh penduduk sipil untuk diundangkan dalam metode hukum saat dulu.

” Ini satu diantara yang menimbulkan khusus kematian di kelompok wanita kala serta seusai melahirkan di Pakistan. Di wilayah pedesaan pernikahan sejenis itu beresiko di hampir tiap rumah tangga sebab tidak ada sarana kesehatan yg wajar, ” bebernya.

Moderator tv tenar serta anggota majelis dari PTI, Aamir Liaquat mengemukakan : ” RUU ini serius Islami serta beberapa orang dengan cara salah menyambungkan pernikahan anak dengan cerita istri Nabi Muhammad, Aisha. Saya tengah menulis buku dimana saya bakal berusaha untuk menampik bab itu. “

Aktivis hak-hak asasi manusia, Jibran Nasir mengemukakan terhadap DW jika banyak pemimpin partai yg berkuasa emosi pada anggota partai mereka sendiri yg menentang RUU itu.

Menurut Jibran Nasir, implementasi undang-undang sejenis itu bakal hadapi halangan yg semakin besar. ” Di Sindh (propinsi Selatan Pakistan) kita telah mempunyai undang-undang sesuai itu pada tingkat propinsi, akan tetapi apa undang-undang itu ditempatkan? ” bertanya Nasir.

Di propinsi selatan Pakistan, Sindh, pernikahan dibawah usia dilarang berdasar pada aturan hukum, akan tetapi minimnya penegakan hukum tidak merubah kondisi di banyak wilayah pedesaan, dimana anak dibawah usia, terpenting anak wanita, masih jadi korban dari praktek itu.

” Undang-undang cuma tidak dapat menanggulangi soal anak dibawah usia, jikalau soal sosial-ekonomi yg membuat pernikahan dibawah usia tidak diselesaikan ” , tutur Jibran sambil mengimbuhkan jika aksi bersama dengan harus diambil untuk menambah kesadaran publik serta metode ekonomi.

” Apa yg sampai kini sudah dijalankan untuk buka jalan untuk pendidikan anak wanita? Apa style lingkungan kerja yg aman yg sudah dibuat oleh pihak berkekuatan? Aksi apa yg sudah diambil pada dorongan ekonomi yg membuat jumlahnya perkara pernikahan anak? Ini yaitu hal yg saling penting serta harus diselesaikan biar implementasi undang-undang ini sukses, ” katanya.

Maria Iqbal Trana, anggota komisi wanita, pun tekankan jika pendidikan untuk anak wanita serta kesadaran publik adalah hal perlu biar implementasi hukum itu berjalan mulus.

” Jjika kita akan tidak membuat anak wanita kita sadar bakal hak serta halangan yg mereka hadapi, mereka tidak bisa membuat perlindungan hak-hak generasi selanjutnya, sebab gadis-gadis ini yaitu calon ibu, ” ujarnya selanjutnya.

Aamir Liaquat pun tekankan jika undang-undang cuma bisa menjadi satu langkah akan tetapi kemajuan riil mungkin berlangsung, apabila banyak pemimpin tersebut datang ke serta bersua dengan banyak korban dengan cara pribadi, sambil mengimbuhkan jika pernikahan paksa mesti dilarang oleh hukum sebab berseberangan dengan prinsip-prinsip basic Islam serta norma-norma manusia kekinian.

” Pemerintah harus membuat team, yg terbagi dalam intelektual lokal serta beberapa orang terpelajar termasuk juga ulama, untuk menyentuh beberapa orang serta penduduk serta untuk menyadarkan orang jika pernikahan sejenis itu tidak resmi menurut Islam serta hukum Pakistan, ” kata Liaquat.

Tapi, menurut Senator Sherry Rehman, undang-undang yaitu cara pertama. ” Halangan pertama yaitu biar RUU Penetapan Umur Pernikahan Anak disahkan lalu disertai dengan babak setelah itu untuk implementasi, ” demikian dikedepankan Rehman.

Angka pernikahan anak di Afrika serta Asia Selatan yaitu yg paling tinggi diantara lokasi lain di dunia. Menurut tubuh dunia yg mengatur soal anak Unicef, tiap tahun, ada 12 juta anak wanita dibawah 18 tahun yg menikah dimana 38 prosentasenya berlangsung di sub-Sahara Afrika.

Biarpun nampak penurunan prevalensi perkawinan anak dari 49% jadi 30%, juta-an anak wanita di Asia Selatan masih menikah dibawah umur 18 tahun.

Menurut Unicef, Bangladesh mendiami posisi paling atas pernikahan anak di Asia Selatan dimana 59% anak wanita menikah sebelum mereka berumur 18 tahun, disertai oleh India 47%, Nepal 37%, Afghanistan 35%, Bhutan 26%, Pakistan 21% serta Sri Lanka 12%.

Data tunjukkan, dalam daftar ini, banyak beberapa anak wanita di sekian banyak negara muslim hadapi halangan pernikahan dibawah usia, termasuk juga di Indonesia, dimana 14 prosen wanita menikah dibawah usia.

Kongres Ulama Wanita yg berjalan di Cirebon tahun 2017 pun sudah keluarkan fatwa larangan pernikahan anak dibawah umur 18 tahun, jadi usaha untuk menyudahi gadis-gadis muda menikah dibawah usia.

Fatwa yg dikeluarkan banyak ulama wanita hari Kamis (27/04) sebutkan pernikahan anak dibawah usia itu ” beresiko ” serta perlu di hindari. ” Angka kematian ibu tinggi sekali di Indonesia. Kami jadi ulama wanita – bisa ambil andil dalam menanggulangi soal pernikahan anak, ” tutur pengelola pertemuan Ninik Rahayu terhadap reuters. ” Ulama wanita tahu desas-desus serta rintangan yg ditemui golongan wanita. Kita dapat ambil aksi serta tidak sekedar tunggu pemerintah membuat perlindungan beberapa anak ini, “

Dibawah hukum Indonesia, batas umur minimal pernikahan untuk wanita yaitu 16 tahun, serta 19 tahun untuk pria. Beberapa terakhir ini di medsos tersebar poto anak berumur 13 tahun serta kelas 2 SMP yg disangka menikah di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Beberapa poto pasangan lelaki serta wanita muda itu terlihat memakai gaun pengantin kebiasaan Bugis-Makassar serta tersebar lewat Instagram.

Pengamat soal wanita Misiyah mengharap biar penduduk tidak mengorbankan hari esok bangsa dengan ego serta langkah pandang yg kolot serta selalu bertahan menikahkan anak wanita. ” Janganlah memupuk serta mengamini alasan serta bersembunyi dibalik argumen budaya, ketakutan aib perawan tua, kemiskinan, moralitas serta beberapa argumen yang lain cuma untuk menutupi serta memperoleh permakluman supaya bisa menikahkan beberapa anak. “

Dia mengimbuhkan, telah waktunya seluruh pihak memahami serta buka diri bakal hari esok beberapa anak serta bangsa. Efek perkawinan anak menurut dia bisa menjadi mata rantai berkelanjutan dari hilangnya hak anak atas pendidikan, atas kesehatan, ekonomi yg mengundang kualitas hidupnya rendah. Efek ini bisa menjadi siklus yg selalu berputar-putar susah diputus mata rantainya.

Penambahan laporan dijalankan Ayu Purwaningsih.